Senin, 02 April 2012

Makalah Sejarah : Abstraksi dan Tanya-Jawab Seputar G 30 S/PKI

BAB I PENDAHULUAN Kondisi politik dalam negeri Indonesia pada awal kemerdekaan masih mengalami goncangan dan ketidakstabilan. Hal itu disebabkan oleh masih banyaknya kelompok-kelompok yang ingin berkuasa di Indonesia pada saat itu. Di samping itu, kepemimpinan pemerintah yang selalu memunculkan konsep-konsep baru yang berlawanan arah dengan tujuan dan dasar negara Republik Indonesia. Akibat dari hal tersebut adalah timbulnya berbagai macam masalah yang menghambat kebangkitan Indonesia dari keterpurukan pada saat itu. Masalah tidak hanya datang dari segi politik saja tetapi juga dari segi kehidupan bangsa yang lainnya. Tetapi masalah yang banyak muncul pada awal kemerdekaan negara kita adalah masalah dalam bidang politik. Disebabkan oleh banyaknya paham-paham baru yang menyusup ke dalam inti dari negara kita. Salah satu paham tersebut adalah komunisme. Komunisme pada tahun 1965 memiliki kekuatan yang sangat besar di Indonesia. Organisasi berpaham komunis terbesar pada saat itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan jumlah anggota partai sekitar 3,5 juta orang. Dengan kekuatan yang sedemikian besar ini, PKI dapat mendominasi panggung politik di Indonesia. Selain itu, PKI juga memiliki hubungan yang dekat dengan presiden pada saat itu yaitu Ir. Soekarno sehingga memperkuat dominasi PKI atas kekuasaan negara pada saat itu. Ketika presiden jatuh sakit, maka PKI dengan segala kekuatan yang begitu besar berusaha merebut kekuasaan negara Republik Indonesia. Sehingga terjadilah peristiwa yang menjadi lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia pada tahun 1965 yang merupakan tragedi nasional bagi bangsa kita yaitu Gerakan 30 September 1965, yang oleh pemerintah disebut sebagai G 30 S/PKI. Gerakan ini merupakan sebuah gambaran dan sebuah aktivitas pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dibahas mengenai berbagai peristiwa seputar usaha persiapan G 30 S/PKI, pelaksanaannya, upaya penumpasannya, dan dampak yang ditimbulkan oleh G 30 S/PKI. Selain itu, terdapat penambahan sedikit informasi mengenai situasi politik setelah terjadinya pemberontakan tersebut. BAB II ABSTRAKSI  Usaha Persiapan G 30 S/PKI PKI mengalami perkembangan pesat pada tahun 1965. Tercatat pada tahun tersebut yang mendaftar menjadi anggota partai berbasis komunisme tersebut adalah 3,5 juta orang, jika dihitung dari organisasi yang bekerjasama dengan PKI jumlahnya mencapai 20 juta orang. Selama masa demokrasi terpimpin PKI mampu mendominasi panggung politik di Indonesia. Selain itu, PKI juga memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno sehingga posisi PKI semakin kuat. Di sisi lain, PKI juga sering melancarkan serangan-serangan kepada organisasi lain yang dianggap akan mengganggu kedudukan PKI di Indonesia dan tidak sepaham dengan PKI. Kelicikan PKI juga diperlihatkan dengan memanfaatkan pandangan Soekarno yang menginginkan persatuan Nasakom untuk me-nasakom-kan segala bidang kelembagaan yang waktu itu belum mendapat pengaruh PKI, seperti kabinet, pimpinan universitas, dan ABRI. Akan tetapi PKI tidak berhasil untuk mempengaruhi ABRI disebabkan oleh keteguhan pimpinan ABRI terutama Panglima AD Jenderal Ahmad Yani. Situasi semakin memburuk ketika Presiden Soekarno dikabarkan jatuh sakit. Pimpinan PKI yang mendengar kabar tersebut segera mengambil tindakan untuk merebut kekuasaan sebelum kematian Presiden. Maka PKI segera melakukan penyusunan kekuatan fisik bersenjata dengan mengadakan latihan militer yang diikuti oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani di Lubang Buaya (Kompleks Halim). PKI juga mencurigai pembentukan Dewan Jenderal oleh para perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka menganggap Dewan Jenderal merupakan suatu gerakan di tubuh ABRI untuk melakukan perebutan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Isu Dewan Jenderal tersebut mendorong munculnya gerakan tandingan yang diberi nama Dewan Revolusi. Dewan Revolusi merupakan salah satu bentuk manuver politik dari PKI yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.  Pemberontakan G 30 S/PKI Setelah melakukan berbagai perhitungan kekuatan, PKI bersama Dewan Revolusi menyusun rencana untuk melakukan gerakan menyingkirkan musuh-musuh politiknya. Pada tanggal 30 September 1965 menjelang tanggal 1 Oktober 1965 (sekitar pukul 04.00) pasukan Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden) di bawah komando Letkol Untung, para pemuda rakyat dan gerwani, didukung Kesatuan Militer Kodam Diponegoro dan Brawijaya yang prokomunis melancarkan operasi dengan mengadakan penangkapan dan pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat (AD) yang dinilai antikomunis. Para perwira tinggi yang menjadi sasaran operasi dan terbunuh adalah. • Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi) • Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi) • Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan) • Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen) • Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik) • Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat) • Lettu CZI Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution) • Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena) • Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta) • Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta) Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965.  Upaya Penumpasan G 30 S/PKI Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad, merasa bertanggung jawab atas keamanan negara. Karena itu, setelah mendapat laporan terjadinya penculikan para pemimpin TNI-AD, ia segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keamanan di ibu kota. Setelah membaca situasi politik, Mayor Jenderal Soeharto segera mengadakan koordinasi dengan berbagai unsur, seperti Pangdam V/Jaya, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat), Kolonel Sarwo Edhi Wibowo serta Batalyon 328/Para Kujang/Siliwangi, Kesatuan 530/Brawijaya dan Kesatuan 454/Diponegoro dan segera diadakan tindakan untuk menetralisis keadaan. Tahap berikutnya diupayakan menyelamatkan dua objek vital, yaitu gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Selang dua puluh lima menit kemudian resimen RPKAD di bawah komando Sarwo Edhi berhasil merebut kedua objek vital tersebut. Operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran Pangkalan Udara Utama (Lanuma) Halim Perdanakusuma, yang menjadi basis kekuatan G 30 S/PKI. Operasi ini bertujuan untuk mencari keberadaan para perwira tinggi yang diculik. Para kesatuan-kesatuan G 30 S/PKI yang berada di Halim Perdanakusuma melarikan diri dan para pemimpin yang tertangkap diadili oleh Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa).  Perkembangan Politik Setelah Peristiwa G 30 S/PKI Setelah peristiwa G 30 S/PKI Presiden Soekarno mendapat banyak tekanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap PKI akan tetapi Presiden Soekarno menganggap peristiwa tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses revolusi. Selain permasalahan tersebut, terdapat juga permasalahan dalam bidang ekonomi dengan meningkatnya inflasi hingga 600% persen. Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut para mahasiswa Indonesia melalui berbagai kesatuan berjuang menyampaikan tujuan rakyat yang dikenal dengan TRITURA yang berisi  Bubarkan PKI  Retool Kabinet Dwikora  Turunkan harga Akibat demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa maka situasi di ibu kota dan beberapa wilayah lain di Indonesia semakin tidak terkendali. Karena hal tersebut Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan presiden yang berupa Surat Perintah Sebelas Maret (1966), yang lebih dikenal dengan sebutan Supersemar. Isi pokok Supersemar adalah pemberian wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terselenggaranya keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden. Setelah mengemban Supersemar, tindakan pertama yang ditempuh oleh Letjen Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Tindakan kedua, seminggu berikutnya diadakan penangkapan atas 15 menteri yang diduga secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam G 30 S/PKI. Tindakan ketiga, Letjen Soeharto membentuk kabinet Ampera sesuai dengan ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966. Akibat tidak diterimanya laporan pertanggung jawaban Presiden Soekarno oleh MPRS maka MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967, yang isinya adalah sebagai berikut. a. Mencabut kekuasaan negara dari Presiden Soekarno. b. Melarang Ir. Soekarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang. c. Menetapkan Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden. Dengan adanya ketetapan MPRS ini, situasi konflik yang berakibat pada ketidakstabilan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat diatasi. Di sisi lain pengangkatan Letjend Soeharto menjadi presiden menandai berakhirnya masa Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. BAB III PERTANYAAN 1. Jelaskan ketegangan sosial politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin! 2. Deskripsikan peristiwa G 30 S/PKI secara umum dan khusus! 3. Sebutkan faktor pendukung tampilnya angkatan darat sebagai kekuatan politik yang disegani! 4. Sebutkan faktor pendukung munculnya PKI sebagai partai yang kuat dan disegani pada masa demokrasi terpimpin! 5. Jelaskan latar belakang terjadinya persaingan antara PKI dan angkatan darat 6. Tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pemberontakan G 30 S/PKI! 7. Jelaskan latar belakang terjadinya aksi Tritura! 8. Sebutkan isi tuntutan rakyat dalam Tritura! 9. Jelaskan bentuk dukungan angkatan darat dalam mendukung aksi Tritura! 10. Tuliskan dua objek vital yang dikuasai oleh PKI dalam Pemberontakan G 30 S/PKI! 11. Jelaskan peristiwa Pemberontakan G 30 S/PKI yang terjadi di beberapa daerah di luar Jakarta! 12. Jelaskan isi pokok dari Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)! 13. Sebutkan latar belakang lahirnya orde baru! 14. Sebutkan upaya untuk melaksanakan orde baru! 15. Sebutkan langkah yang diambil pemerintah untuk penataan kehidupan Politik pada masa orde baru! 16. Apa yang dimaksud dengan G 30 S / PKI? 17. Jelaskan beberapa pandangan mengenai keterlibatan PKI dan pihak-pihak lain dalam peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI! 18. Mengapa G 30 S/PKI dikatakan sebagai tragedi Nasional? 19. Tuliskan kesatuan-kesatuan yang terlibat dalam Pemberontakan G 30 S/PKI! 20. Jelaskan latar belakang lahirnya Nawaksara! 21. Tuliskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk menumpas G 30 S/PKI! 22. Sebutkan ketujuh jenderal yang menjadi target operasi PKI! 23. Jelaskan proses pembuatan Supersemar! 24. Sebutkan keputusan-keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang MPRS 20 Juni-5 Juli 1966! 25. Apa yang dimaksud dengan Dwidharma dan Caturkarya? 26. Tuliskan isi dari Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967! 27. Sebutkan dampak-dampak pemberontakan G 30 S/PKI bagi Indonesia pada tahun 1965! 28. Tuliskan peristiwa yang menunjukkan bahwa PKI aktif mengadakan tindakan penyerangan terhadap organisasi-organisasi lain! 29. Mengapa PKI dinyatakan sebagai partai komunis terbesar di negara-negar non-komunis? 30. Tuliskan struktur pemerintahan Kabinet Ampera! BAB IV PEMBAHASAN 1. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi ketegangan sosial politik yang menjadi-jadi. Antara partai dengan partai, antara partai dan ABRI serta antara ABRI dan presiden saling mencurigai dan bersaing untuk saling mendominasi. Pada saat Presiden Sukarno sakit, PKI yang merasa keselamatannya banyak tergantung pada presiden merasa cemas. PKI berencana merebut kekuasaan tanpa menunggu kematian presiden. PKI kemudian menyusun kekuatan fisik dengan latihan militer Pemuda Rakyat dan Gerwani di Lubang Buaya (Kompleks Halim) dengan dalih melatih sukarelawan untuk mengganyang Malaysia. 2. Secara umum, peristiwa G 30 S/PKI merupakan upaya mengganti ideologi Pancasila dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Sedangkan secara khusus, peristiwa G 30 S menunjuk pada gerakan sekelompok militer menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi angkatan darat. 3. Faktor pendukung tampilnya angkata darat sebagai kekuatan politik yang disegani. a. Sejak masa demokrasi liberal, angkatan darat sebagai inti kekuatan TNI telah berupaya terjun dalam kancah politik. Upaya itu berangkat berangkat dari keprihatinan akan kacaunya stabilitas politik dan keamanan karena persaingan antarpartai yang tidak sehat. Dengan diberlakukannya kembali UUD 1945, peluang angkatan darat semakin terbuka. b. Kampanye pembebasan Irian Barat semakin memperkuat posisi angkatan darat. Para perwira angkatan darat, misalnya, terjun menangani nasionalisasi perusahaan Belanda. 4. factor pendukung munculnya PKi sebagai partai yang kuat dan disegani pada masa demokrasi terpimpin. a. Memasuki masa demokrasi terpimpin, PKI semakin disegani karena selalu berupaya menjadi barisan terdepan mendukung kebijakan presiden. PKI semakin diuntungkan oleh pemberlakuan berbagai ajaran Presiden Soekarno, seperti Manipol, Nasakom, Resopim. Ajaran itu menempatkan PKI sebagai kekuatan politik yang sah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b. Politik konfrontasi yang dilancarkan Indonesia semakin memperkuat kedudukan PKI. Di tengan keraguan AD untung sepenuhnya mendukung Dwikora, PKI tampilke depan menggelorakan kampanye Ganyang Malaysia. Kemudian, PKI menjadi andalan presiden untuk membina hubungan dengan Negara-negara komunis dan menggalang politik poros. 5. Latar belakang terjadinya persaingan antara PKI dan angkatan darat adalah perbedaan ideologi dan kepentingan yang dianut oleh PKI dan angkatan darat. Dengan ideologi komunis, PKI berkepentingan merintis berdirinya Negara komunis. Sedangkan sebagai kekuatan pertahanan Negara, angkatan darat berkepentingan mempertahankan Pancasila. Persaingan itu menghangat menjelang tahun 1965. 6. faktor-faktor penyebab kegagalan pemberontakan G 30 S/PKI adalah sebagai berikut a. Perhitungan waktu yang salah (terlalu awal) b. Terlalu percaya akan kekuatan sendiri dan meremehkan kekuatan lain c. Kesatuan komando baik politik maupun militer tidak ada d. Keraguan banyak perwira untuk memilih antara setia kepada PKI atau Presiden e. Pasukan cadangan PKI tidak bergerak f. Lolosnya Jendral Nasution menimbulkan kegelisahan di kalangan Gestapu g. Sikap golongan-golongan non-komunis yang serentak tidak membenarkan kekejaman PKI 7. Latar belakang terjadinya aksi Tritura karena adanya ketidaktegasan sikap pemerintah terhadap peristiwa G 30 S/PKI yang mengndang ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan rakyat semakin meningkat karena ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk sehingga dengan dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan pelajar, mereka menyampaikan tuntutan mereka yang dipadatkan dalam slogan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. 8. Isi Tritura. a. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya! b. Bersihkan Kabinet Dwikora dar unsure-unsur PKI! c. Turunkan harga-harga barang! 9. Adapun bentuk dukungan angkatan darat dalam mendukung aksi Tritura adalah sebagi berikut. a. Kodam-kodam melarang pembentukan Barisan Soekarno di wilayah masing-masing. b. Kodam Jaya melindungi mahasiswa mantan KAMI saat membentuk Laskar Arief Rachman Hakim. 10. Dua objek vital yang dikuasai oleh PKI dalam G 30 S/PKI adalah gedung RRI (Radio Republik Indonesia) dan pusat telekomunikasi. 11. Pemberontakan G 30 S/PKI yang terjadi di beberapa daerah di luar Jakarta adalah sebagai berikut. • Gerakan 30 September 1965 atau gerakan Dewan Revolusi juga terjadi di Jawa Tengah, di Semarang ini diawali dengan pengumuman melalui siaran RRI oleh Asistem Kodam VII/Diponegoro Kolonel Suhirman yang mendukung sepenuhnya terhadap G 30 S/PKI. Dalam pengumuman itu juga ditegaskan bahwa Letnan Kolonel Sastrodibroto telah mengambil alih pimpinan Kodam VII/Diponegoro. • Di Surakarta (Solo) G 30 S/PKI dan Dewan Revolusi daerah Surakarta berhasil menculik antara lain Komandan Brigade 6 Kolonel Azahari dan Kepala Stafnya Letnan Kolonel Parwoto, Kepala Staf Kodim 735 Mayor Soeparman. Kantor RRI, telekomunikasi dan beberapa bank negara berhasil diduduki. Wali kota Surakarta, Utomo Ramelan melalui RRI mengumumkan dukungannya kepada G 30 S/PKI 1965. 12. Isi pokok Supersemar adalah pemberian wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu demi terselenggaranya keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan presiden. 13. Latar belakang lahirnya Orde Baru :  Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.  Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.  Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.  Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.  Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.  Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi : ü Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya ü Pembersihan Kabinet Dwikora ü Penurunan Harga-harga barang.  Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.  Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub).  Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. 14. Upaya untuk melaksanakan Orde Baru : a. Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. b. Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. c. Menetapkan Demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. d. Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara. 15. Adapun langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk penataan kehidupan Politik pada masa orde baru adalah sebagi berikut. 1) Penataan politik dalam negeri yang meliputi: a. Pembentukan Kabinet Pembangunan b. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya c. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik d. Pemilihan Umum e. Melaksanakan Peran Ganda ABRI f. Pemasyarakatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) g. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969. 2) Penataan politik luar negeri yang meliputi: a. Kembali menjadi anggota PBB b. Menormalisasi hubungan dengan beberapa negara c. Pendirian ASEAN(Association of South-East Asian Nations) d. Integrasi Timor-Timur ke Wilayah IndonesiA 16. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. 17. Beberapa pandangan mengenai keterlibatan PKI dan pihak-pihak lain dalam peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI adalah sebagai berikut. a. Pandangan yang menegaskan bahwa pelaku utama dan dalang Gerakan 30 September adalah PKI. Pandangan ini cukup mantap selama masa Orde Baru. Pandangan bahwa PKI-lah yang menjadi dalang G 30 S/PKI ini berdasarkan kesaksian Syam (Kamaruzzaman) dalam persidangan Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa). b. Pandangan yang kedua menegaskan bahwa G 30 S/PKI itu adalah suatu bentuk konspirasi. Hal ini juga dapat diambil dari hasil penelitian Victor M. Fic yang mengatakan bahwa tragedi 1 Oktober 1965 itu merupakan konspirasi antara Soekarno-Aidit-Mao Tse Tung. c. Pandangan yang ketiga menyatakan bahwa G 30 S/PKI terjadi karena konflik intern di tubuh TNI AD. Hal ini didasarkan pada kesaksian Nyoto, Peris Pardede, dan juga Sudisman, bahwa PKI pada prinsipnya menyokong gerakan para “Perwira Progresif” yang berusaha mencegah gerakan yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. 18. G 30 S/PKI dikatakn sebagai tragedi Nasional karena banyak Perwira TNI, para ulama, dan kaum Nasionalis yang mejadi korban keganasan PKI dan Dewan Revolusinya. Selain itu, tragedy ini juga dikatakan sebagai kudeta dan ingin mengubah dasar Negara Pancasila. 19. Kesatuan-kesatuan yang terlibat dalam Pemberontakan G 30 S/PKI adalah. a) Pasukan Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden) b) Para pemuda rakyat dan gerwani c) Kesatuan Militer Kodem Diponegoro dan Brawijaya. 20. Latar belakang lahirnya Nawaksara dan Pelangkap Nasakwara yaitu dalam sidang Umum MPRS 1966, presiden Soeharto diminta memberi pertanggungjawaban atas terjadinya Pemberontakan Gestapu, kemerosotan ekonomi, dan moral sehingga untuk memenuhi permintaan MPRS, maka Presiden Soeharto dalam pidatonya pada tanggal 22 Juni 1966 memberi judul Nawaksara (9 pokok uraian) sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut. 21. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk menumpas G 30 S/PKI adalah sebagai berikut. a) Setelah membaca situasi politik, Mayor Jenderal Soeharto segera mengadakan koordinasi dengan berbagai unsur, seperti Pangdam V/Jaya, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat), Kolonel Sarwo Edhi Wibowo serta Batalyon 328/Para Kujang/Siliwangi, Kesatuan 530/Brawijaya dan Kesatuan 454/Diponegoro dan segera diadakan tindakan untuk menetralisis keadaan. b) Tahap berikutnya diupayakan menyelamatkan dua objek vital, yaitu gedung RRI dan pusat telekomunikasi. c) Operasi penumpasan dilanjutkan dengan sasaran Pangkalan Udara Utama (Lanuma) Halim Perdanakusuma, yang menjadi basis kekuatan G 30 S/PKI. Ope d) rasi ini bertujuan untuk mencari keberadaan para perwira tinggi yang diculik. 22. Adapun 7 jenderal yang menjadi target operasi PKI yaitu: 1) Jendral TNI Anumerta Ahmad Yani 2) Letjen TNI Anumerta MT Haryono 3) Letjen TNI Anumerta S Parman 4) Letjen TNI Anumerta Suprapto 5) Mayjen TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo 6) Mayjen TNI Anumerta DI Panjaitan 7) Kapten Czi Anumerta Pierre Tendean. 23. Proses Pembuatan Supersemar Pihak AD di bawah pimpinan Suharto, yang sejak 16 Oktober 1965 telah dilantik menjadi Menteri Panglima AD, semula masih ingin menghormati kewibawaan Presiden. Tapi setelah nampaknya Sukarno enggan mengutuk PKI maka AD mulai tertarik bekerjasama dengan KAMI dan kemudian KAPPI untuk menghadapi Presiden. Pada 11 Maret 1966 sidang yang diselenggarakan kabinet terhenti di tengah jalan karena Presiden diberi tahu ajudannya bahwa sidang akan dikacau oleh kekuatan sosial-politik yang menentangnya. Kesempatan ini digunakan oleh pimpinan AD untuk menawarkan jasa-jasa baiknya demi pulihnya keadaan sehingga kemacetan roda pemerintahan dapat diakhiri. Diutuslah tiga Jendral, M Yusuf, Amir Machmud dan Basuki Rachmat untuk menemui Presiden dan menyampaikan tawaran itu. Pesannya “Kalau saya masih dipercaya, saya sanggup mengatasi keadaan”. Sebagai hasilnya keluarlah keputusan Presiden yang berupa Surat Perintah Sebelas Maret (1966) yang dipopulerkan menjadi Supersemar. Isi pokoknya “Memerintahkan kepada Letjen Soeharto, Menpangad, untuk atas nama Presiden, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan Presiden”. Keluarnya Supersemar menandai awal Orde Baru. Dengan tindakan tersebut pada hakekatnya Presiden telah kehilangan sebagian besar kekuasaan yang ada padanya, yang jatuh ke tangan Soeharto. Namun keadaan ini tidak dapat dihindari karena parahnya situasi. 24. Sidang MPRS 20 Juni-5 Juli 1966 menghasilkan beberapa keputusan penting: 1. TAP No. IX/MPRS/66 berisi pengukuhan Supersemar, dengan demikian Sukarno tidak akan bisa mencabutnya kembali. 2. TAP No. XXV/MPRS/66 berisi pengukuhan atas pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia. 3. TAP No. XVIII/MPRS/66 berisi pencabutan TAP No. III/MPRS/63 yang berisi pengangkatan Sukarno sebagai presiden seumur hidup. 4. TAP No. XIII/MPRS/66 berisi pemberian kekuasaan kepada Jendral Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera dengan tujuan pokok Dwidharma dan programnya Caturkarya. 25. Dwidharma ialah menciptakan kestabilan politik dan ekonomi. Catur Karya ialah memenuhi sandang-pangan, pemilu, politik luar negeri bebas aktif dan melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. 26. Isi dari Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 yaitu : a) Mencabut kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno. b) Melarang Soekarno melakukan kegiatan politik sampai pemilu yang akan datang. c) Menetapakn Jendral Soeharto menjadi Pejabat Presiden. 27. Dampak pemberontakan G 30 S/PKI bagi Indonesia pada tahun 1965, adalah sebagai berikut. • Peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI atau percobaan kudeta oleh PKI 1 Oktober 1965 telah membawa ketidakstabilan dalam bidang politik, serta menyebabkan pemerintahan menjadi tidak teratur. • Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno akibat tindakan Presiden yang tidak melakukan tindakan tegas terhadap PKI atas apa yang telah dilakukan oleh organisasi tersebut. • Peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI juga telah membawa kesulitan di bidang sosial-ekonomi. Di berbagai daerahh mengalami masalah bahan makanan dan harga barang-barang yang membumbung tinggi. Ditambah dengan naiknya harga bahan bakar serta inflasi yang mencapai 100%. 28. Organisasi Lekra suatu organisasi di bawah naungan PKI menyerang dan memusuhi Manikebu yang merupakan wadah kelompok budayawan karena dianggap antirevolusioner dan berbau liberalisme serta dibiayai CIA (Badan Intelijen Amerika Serikat), sehingga menyebabkan Presiden Soekarno menyatakan bahwa Manikebu merupakan suatu organisasi terlarang. 29. Karena PKI memiliki anggota yang sangat besar utamanya dari kalangan buruh dan petani miskin. Pada tahun 1965 tercatat pada tahun 1965 yang terdaftar menjadi anggota partai 3,5 juta orang, jika dihitung dari organisasi yang berafiliasi dengan PKI jumlahnya meliputi 20 juta orang. 30. Struktur pemerintahan Kabinet Ampera yaitu terdiri atas 15 Menteri Utama (Menu Utama) dan 24 Menteri. BAB V PENUTUP KESIMPULAN Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha Kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia sekaligus menandai munculnya masa orde baru. SARAN-SARAN 1. Marilah kita bercermin dari lembaran-lembaran hitam dari sejarah bangsa kita untuk dapat melakukan perbaikan dan pembangunan lebih besar untuk masa sekarang dan masa depan bengsa kita. 2. Sebagai bangsa yang besar kita hendaknya dapat mempertahankan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita agar jayh dari perselisihan hingga percerai-beraian 3. untuk dapat menjadi bangsa yang besar, maju dan disegani, jangan sekali-kali untuk melupakan sejarah. DAFTAR PUSTAKA Badrika, I wayan. 2006. Sejarah untuk SMA Kelas XI. Jakarta: Erlangga Matroji. 2003. IPS Sejarah untuk SLTP Kelas 3. Jakarta: Erlangga Rokhman, Nur, dan Supardi. 2006. Mari Belajar Sejarah 3 untuk SMA-MA Kelas XI IPA. Yogyakarta: Penerbit SIC Thamiend, Nico. 2007. Dinamika Sejarah 2. Jakarta: Yudhistira www.wikipedia.co.id

1 komentar: