Minggu, 01 April 2012

Makalah Sejarah : Sejarah Rezim Orde Baru

BAB I pendahuluan Sejak bulan Mei 1998 di Indonesia terjadi suatu perubahan politik, yang telah menimbulkan berbagai penafsiran (interpretasi) baru terhadap peristiwa Gerakan 30 September, Supersemar dan lahirnya Pemerintahan Orde Baru. Pemahaman dari berbagai pihak terhadap peristiwa yang terjadi itu semakin membingungkan masyarakat, karena munculnya berbagai komentar dan berita yang saling bertentangan di surat kabar, majalah, dan media massa lainnya. Namun satu hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi dan pendapat yang menjadi landasan bagi penafsiran baru tentang peristiwa-peristiwa tersebut banyak yang belum dikaji secara ilmiah menurut ilmu sejarah. Surat Perintah Sebelas Maret ( Supersemar) tahun 1966 merupakan dasar legalitas dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan dalam pelaksanaan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dan juga dapat dikatakan bahwa Orde Baru merupakan koreksi terhadap penyelewangan di masa lampau, dan berusaha untuk menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Melalui Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS untuk membentuk Kabinet Ampera. Akibatnya muncul dualisme kepemimpinan nasional. Berdasarkan Keputrusan Presiden No. 163 tanggal 25 Juli 1966 dibentuklah Kabinet Ampera. Dalam kabinet baru tersebut Soekarno tetap sebagai presiden dan sekaligus menjabat sebagai pimpinan kabinet. Tetapi ketika kabinet Ampera dirombak pada tanggal 11 Oktober 1966, jabatan Presiden tetap dipegang Soekarno, dan Letjen Soeharto diangkat sebagai perdana menteri yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam kabinet Ampera yang disempurnakan. Sesuai dengan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, menyebabkan kekuasaan pemerintahan di tangan Soeharto semakin besar sejak awal tahun 1967. Pada 10 Januari1967 Presiden Soekarno menyerahkan Pelengkap pidato pertanggungjawaban presiden yang disebut PelNawaksara tidak diterima oleh MPRS berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS No. 13/B/1967. Dan pada tanggal 20 Pebruari diumumkan tentang penyerahan kekuasaan kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Sebagai tindak lanjut lembaga tertinggi Negara ini mengeluarkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, yang secara resmi mencabut seluruh kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS itu, situasi konflik yang telah menyebabkan terjadinya instabilitas politik nasional dapat teratasi. Dan pada tanggal 27 Maret 1968 Soeharto diangkat sebagai presiden republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968, sampai presiden baru hasil pemilu ditetapkan. BAB II ABSTRAKSI I. LATAR BELAKANG LAHIRNYA ORDE BARU Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang menandai sebuah masa Baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965. Adapun Latar belakang lahirnya Orde Baru: 1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. 2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama. 3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. 4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili. 5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. 6. Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi :  Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya  Pembersihan Kabinet Dwikora  Penurunan Harga-harga barang 7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. 8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub). 9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. II. KEHIDUPAN POLITIK MASA ORDE BARU Upaya untuk melaksanakan Orde Baru :  Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.  Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.  Menetapkan Demokrasi Pancasila guna melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Melaksanakan Pemilu secara teratur serta penataan pada lembaga-lembaga negara. Langkah yang diambil pemerintah untuk penataan kehidupan Politik : A. PENATAAN POLITIK DALAM NEGERI 1. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang Baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida. 2. Pembubaran PKI dan Organisasi masanya  Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :  Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..  Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.  Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. 3. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)  Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).  Golongan Karya (Golkar) 4. Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap Pertangungjawaban, Rancangan Undang-undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan. 5. Peran Ganda ABRI Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator. 6. Pemasyarakatan P4 Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4. Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. 7. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969. B. PENATAAN POLITIK LUAR NEGERI Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali kepada jalurnya yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk itu maka MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Dimana politik luar negeri Indonesia harus berdasarkan kepentingan nasional, seperti permbangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Adapun upaya yang di lakukan pemenerintah pada masa Orde Baru untuk menata kembali politik luar negeri, yaitu: 1) Kembali menjadi anggota PBB 2) Normalisasi hubungan dengan beberapa negara a) Pemulihan hubungan dengan Singapura b) Pemulihan hubungan dengan Malaysia 3) Pendirian ASEAN(Association of South-East Asian Nations) 4) Integrasi Timor-Timur ke Wilayah Indonesia III. KEHIDUPAN EKONOMI MASA ORDE BARU Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut. 1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi Terpimpin,pemerintah menempuh cara :  Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang PemBaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.  MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan.  Program pemerintah diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus. Sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini adalah pembinaan sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2. Kerja Sama Luar Negeri Keadaan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama sangat parah, hutangnya mencapai 2,3-2,7 miliar sehingga pemerintah Indonesia meminta negara-negara kreditor untuk dapat menunda pembayaran kembali utang Indonesia. Pemerintah mengikuti perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Perundingan dilanjutkan di Paris, Perancis dan dicapai kesepakatan sebagai berikut. o Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1968 ditunda pembayarannya hingga tahun 1972-1979. o Utang-utang Indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1969 dan 1970 dipertimbangkan untuk ditunda juga pembayarannya. o Perundingan dilanjutkan di Amsterdam, Belanda pada tanggal 23-24 Februari 1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunak yang selanjutnya dikenal dengan IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan itu pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri. Indonesia mendapatkan penangguhan dan keringanan syarat-syarat pembayaran utangnya. 3. Pembangunan Nasional Dilakukannya pembagunan nasional pada masa Orde Baru dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu, o Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun o Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan. IV. PERKEMBANGAN REVOLUSI HIJAU DAN INDUSTRIALISASI Kebijakan modernisasi pertanian pada masa Orde Baru dikenal dengan sebutan Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Revolusi Hijau (Green Revolution) merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul Baru dari berbagai varietas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakan revolusi hijau ditempuh dengan cara: 1. Intensifikasi Pertanian Intensifikasi Pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani yang meliputi : a. Pemilihan Bibit Unggul b. Pengolahan Tanah yang baik c. Pemupukan d. Irigasi e. Pemberantasan Hama 2. Ekstensifikasi Pertanian Ekstensifikasi pertanian, yaitu Memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan Baru (misal mengubah lahan tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dsb). 3. Diversifikasi Pertanian Usaha penganekaragaman jenis tanaman pada suatu lahan pertanian melalui sistem tumpang sari. Usaha ini menguntungkan karena dapat mencegah kegagalan panen pokok, memperluas sumber devisa, mencegah penurunan pendapatan para petani. 4. Rehabilitasi Pertanian Merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Usaha pertanian tersebut akan menghasilkan bahan makanan dan sekaligus sebagai stabilisator lingkungan. INDUSTRIALISASI DI INDONESIA Revolusi Hijau ini menyebabkan upaya untuk melakukan modernisasi yang berdampak pada perkembangan industrialisasi yang ditandai dengan adanya pemikiran ekonomi rasional. Pemikiran tersebut akan mengarah pada kapitalisme. Dengan industrialisasi juga merupakan proses budaya dimana dibagun masyarakat dari suatu pola hidup atau berbudaya agraris tradisional menuju masyarakat berpola hidup dan berbudaya masyarakat industri. Perkembangan industri tidak lepas dari proses perjalanan panjang penemuan di bidang teknologi yang mendorong berbagai perubahan dalam masyarakat. Industrialisasi di Indonesia ditandai oleh :  Tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja.  Banyaknya tenaga kerja terserap ke dalam sektor-sektor industri.  Terjadinya perubahan pola-pola perilaku yang lama menuju pola-pola perilaku yang Baru yang bercirikan masyarakat industri modern diantaranya rasionalisasi.  Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat di berbagai daerah khususnya di kawasan industri.  Menigkatnya kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan hasil-hasil industri baik pangan, sandang, maupun alat-alat untuk mendukung pertanian dan sebagainya. V. RUNTUHNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA REFORMASI Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Bab IIi Pertanyaan 1. Apa pengertian dari Orde Baru? 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penyebab lahirnya Orde Baru! 3. Apa yang melatarbelakangi munculnya era Orde Baru? 4. Jelaskan secara singkat proses penggantian pimpinan nasional dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto sekaligus menandai lahirnya masa Orde Baru! 5. Uraikan secara singkat kronologi lahirnya Orde Baru! 6. Tuliskan Ketetapan MPRS yang dihasilkan pada sidang umum tanggal 20 Juni 1966! 7. Sebutkan empat ketetapan penting hasil sidang istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967! 8. Tuliskan susunan kabinet Ampera! 9. Apakah latar belakang disusunnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)? 10. Sebutkan isi Trilogi Pembangunan! 11. Sebutkan program catur karya kabinet Ampera dalam rangka melaksanakan Tritura di bidang politik, ekonomi, dan sosial! 12. Tuliskan tugas dari Kabinet Pembangunan atau biasa disebut dengan Panca Krida! 13. Sebutkan kebijakan liberalisme ekonomi pada masa Orde Baru! 14. Sebutkan Pelita (Pembangunan Lima Tahun) pada masa Orde Baru dan berikan tanggal pelaksanaannya! 15. Jelaskan titik berat atau sasaran dari masing-masing Pelita pada masa Orde Baru! 16. Mengapa Tap MPRS No. XXIV/MPRS/1966 sangat penting bgi ABRI? 17. Sebutkan lembaga-lembaga stabilisasi yang secara eksplisit mencerminkan pendekatan keamanan! 18. Sebutkan beberapa contoh peristiwa selain petisi 50! 19. Pelanggaran HAM apa yang cukup berat dan berlangsung lama namun Baru di ketahui keberadaannya secara nasional dan internasional setelah rezim Orde Baru runtuh? 20. Sebutkan beberapa kebijakan yang bersifat prioritas yang dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru! 21. Apa yang dimaksud dengan Trias Politica? 22. Apa saja kebijakan Soeharto dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan di Indonesia pada masa Orde Baru? 23. Tuliskan 10 partai yang menjadi peserta pemilu 1971! 24. Jelaskan alasan pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai-partai politik! 25. Mengapa banyak Partai Politik menolak gagasan pemerintah masa Orde Baru tentang penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti alasan pembangunan yang lambat di masa demokrasi liberal? 26. Kelompokkan beberapa partai yang bergabung dalam PPP dan PDI! 27. Jelaskan tujuan diadakannya penataran P4 (Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila)! 28. Sebutkan upaya pemerintah Orde Baru dalam menata kembali politik luar negeri Indonesia! 29. Buatlah tabel hasil pemilu yang memperlihatkan kemenangan Golkar sejak pemilu 1971-1997! 30. Apa yang dimaksud dengan revolusi Hijau (green revolution)? 31. Jelaskan latar belakang serta tujuan diadakannya revolusi hijau (green revolution)! 32. Sebutkan langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan revolusi hijau! 33. Sebutkan dan jelaskan 3 kelompok industri di Indonesia menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984! 34. Sebutkan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan oleh pemerintah Orde Baru! 35. Sebutkan ciri pokok pada masa Orde Baru! 36. Sebutkan dampak positif dan negatif kebijakan politik Orde Baru! 37. Langkah-langkah yang diambil Kabinet AMPERA mengacu pada Tap MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan! 38. Apa saja cara yang ditempuh oleh Kabinet AMPERA dalam melaksanakan misi penyelamatan ekonomi nasional? 39. Sebutkan isi dari Perjanjian Bangkok yang menandai pemulihan hubungan antara Malaysia dan Indonesia! 40. Jelaskan tujuan dari diadakannya penataran P4! 41. Sebutkan dampak positif dan negatif kebijakan Revolusi Hijau (Green Revolution) pada masa Orde Baru! 42. Sebutkan pengaruh positif dan pengaruh negatif dari perkembangan teknologi Indonesia khususnya bagi peningkatan industri pangan! 43. Tuliskan dampak positif dan negatif dari indrustrialisasi! 44. Bagaimana pemerintah melaksanakan penerapan kebijakan Revolusi Hijau (Green Revolution)? 45. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan industrialisasi di Indonesia? 46. Sebutkan dampak positif dan negatif dari kebijakan politik pemerintah Orde Baru! 47. Sebutkan dampak positif dan negatif dari kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru! 48. Bagaimana nasib warga keturunan Tionghoa pada masa Orde Baru di Indonesia? 49. Sebutkan kelebihan serta kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru! 50. Sebutkan faktor-faktor penyebab munculnya Tuntutan Reformasi! BAB Iv PEMBAHASAN 1. Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang diletakan dalam pelaksanaan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 2. Adapun faktor-faktor penyebab lahirnya Orde Baru: a) Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. b) Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama. c) Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. d) Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili. e) Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabung membentuk Kesatuan Aksi berupa “Front Pancasila” yang selanjutnya lebih dikenal dengan “Angkatan 66” untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. f) Kesatuan Aksi “Front Pancasila” pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan”TRITURA”(Tri Tuntutan Rakyat) yang berisi : 1. Pembubaran PKI berserta Organisasi Massanya 2. Pembersihan Kabinet Dwikora 3. Penurunan Harga-harga barang g) Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965. h) Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa(Mahmilub). i) Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan. 3. Lahirnya era Orde Baru dilatarbelakangi oleh runtuhnya orde lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang lalu digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negri yang tidak kondusif pada masa orde lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di indonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar. 4. Proses penggantian pimpinan nasional terjadi pada tanggal 23 Februari 1967, ketika Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban Ketetapan (Tap) MPRS No. IX/MPRS/1966. Kemudian dalam sidang MPRS 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto diangkat menjadi “Pejabat Presiden” Republik Indonesia. Setahun kemudian, yaitu pada 27 Maret 1968, beliau dikukuhkan menjadi Presiden RI yang kedua. 5. Kronologis lahirnya Orde Baru  30 September 1965 Terjadinya pemberontakan G30S PKI  11 Maret 1966 Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan  12 Maret 1966 Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang  22 Februari 1967 Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno  7 Maret 1967 Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjuka sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu  12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masa awal mula lahirnya era Orde Baru 6. Berikut ini ketetapan MPRS hasil sidang umum tersebut. 1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar. 2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. 3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif. 4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan Kabinet Ampera. 5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. 7. Sidang Istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967 menghasilkan empat Ketetapan penting berikut. 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRS hasil Pemilu. 2. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. 3. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar Revolusi. 4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang pencabutan Ketetapan MPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia penelitian ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. 8. Susunan Kabinet Ampera adalah sebagai berikut:  Pimpinan: Presiden Soekarno  Pembantu pimpinan, terdiri atas 5 orang menteri utama: Letjen Soeharto (menteri utama bidang pertahanan dan keamanan), Adam Malik (menteri utama bidang politik). KH. Idham Chalid. Sri sultan Hamengkubuwono IX (Menteri utama ekonomi dan keuangan), Sanusi Haryadinata (menteri utama perindustrian dan pembangunan).  Anggota cabinet, yang terdiri atas 24 menteri. 9. Yaitu untuk menciptakan Orde Baru yang berlandaskan pada Pancasila sebagai idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan Ketetapan MPRS sebagai landasan operasional. 10. Isi Trilogi Pembangunan: 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis 11. Program catur karya kabinet Ampera  Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan  Melaksanakan sidang umum selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968  Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional  Melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan menifestasinya 12. Panca Krida meliputi: a. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. b. Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum. c. Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September. d. Membersihkan aparatur Negara baik di pusat dan daerah dari pengaruh PKI. 13. Kebijakan liberalism ekonomi pada masa Orde Baru, antara lain: • Devaluasi rupiah sebesar 28 persen; • Pengurangan subsidi dan penjadwalan kembali, bahkan sampai pada pembatalan proyek-proyek pemerintahan yang memiliki kadar impor tinggi; • Reformasi perpajakan, yang menyangkut penyederhanaan dan rasionalisasi pajak pendapatan serta penggantian pajak dan bea impor menjadi pajak pertambahan nilai. 14. Pelita I, Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru. Pelita II, Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Pelita III, Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita IV, Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Pelita V, Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Pelita VI, Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. 15. Pelita I, titik beratnya pada Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Pelita II, titik beratnya pada tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelita III, titik beratnya pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:  Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.  Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.  Pemerataan pembagian pendapatan  Pemerataan kesempatan kerja  Pemerataan kesempatan berusaha  Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan  Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air  Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Pelita IV, titik beratnya pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Pelita V, titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Pelita VI, titik beratnya pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. 16. Tap MPRS No. XXIV/MPRS/1966 sangat penting bagi ABRI karena dengan adanya Tap tersebut, keikutsertaan militer dalam wilayah sosial politik menjadi tindakan yang sah karena diamanatkan oleh rakyat. 17. Lembaga-lembaga stabilisasi yang secara eksplisit mencerminkan pendekatan keamanan, antara lain: • Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) pada tanggal 3 Maret 1969; • Wanhankamnas (Dewan Pertahanan Keamanan Nasional) pada 1 Agustus 1970; • Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional pada tanggal 4 februari 1974. 18. Beberapa contoh peristiwa di bawah ini, antara lain: • Peristiwa Malapetaka januari (Malari) 1974, yang berujung pada depolitisasi dunia kampus dengan terbitnya konsep NKK/KKB pada tahun 1978; • Peristiwa penembakan misterius (petrus) pada bulan juli 1983 • Peristiwa Tanjung Priok pada bulan september 1984; • Peristiwa Warsidi pada bulan februari 1989; • Peristiwa Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dalam kurun 1989-1998; • Peristiwa Santa Cuz pada bulan November 1991; • Peristiwa sei Lepan pada bulan Mei 1993; • Peristiwa Universitas Muslim Indonesia pada bulan april 1996; dan • Peristiwa Tri Sakti pada 12 mei 1998 • Peristiwa Marsinah pada bulan mei 1993. 19. Peristiwa Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dalam kurun 1989-1998 20. Beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat prioritas, antara lain: • Penertiban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dinilai sebagai salah satu sumber utama terjadinya hiperinflasi. Intinya adalah penertiban pengeluaran anggaran belanja di satu pihak dan peningkatan penerimaan pajak, bea masuk, cukai, dan dan seterusnya di pihak lainnya; • Penjadwalan kembali kewajiban membayar hutang-hutang luar negeri (debt rescheduling) yang lewat batas waktunya dan mengusahakan penundaan pembayarannya, diikuti dengan pencairan kredit Baru dengan syarat-syart lebih lunak untuk pembiayaan pembangunan; • Merangsang eksportir untuk meningkatkan ekspornya dengan mengurangi campur tangan pemerintah serta memberikan Bonus Ekspor (BE) yang diperjualbelikan; • Menghentikan konfrontasi terhadap Malaysia, serta menjalin kembali hubungn baik dengan negara-negara tetangga dan kembali dan kembali menjadi anggota PBB; dan • Kembali menjadi anggota badan-badan keuangan internasional, seperti international Monetary Fund (IMF) dan International Bang for Reconstruction and Development (IBRD) yang dikenal dengan nama World Bank. 21. Trias Politica adalah gagasan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Semasa Orde Baru, Trias Politica disalahartikan sebagai pembagian kekuasaan sehingga memperbesar kekuasaan eksekutif. 22. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan: a. Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS NoIX/MPRS/1966. b. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. c. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap telibat Gerakan 30 September 1965. 23. Peserta Pemilu 1971:  Parta Sarekat Islam Indonesia  Nahdatul Ulama  Partai Katolik  Partai Muslmin Indonesia  Partai Katolik  Partai Kristen Indonesia  Partai Nasional Indonesia  Golongan Karya  Partai Murba  Partai Islam PERTI 24. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah di masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa perpecahan yang terjadi di masa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. 25. Banyak Partai Politik menolak gagasan tersebut karena dinilai telah merampas hak azasinya, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Namun, tekanan pihak penguasa membuat mereka tidak mempunyai pilihan lain. 26. Empat partai yang bergabung dalam PPP,yakni: • Nahdlatul Ulama • Partai Muslimin Indonesia • Partai Serikat Islam Indonesia • Persatuan Tarbiah Islamiah Lima partai bergabung dalam PDI, yakni: • Partai Nasional Indonesia • Partai Kristen Indonesia • Partai Katholik • Partai Murba • Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia 27. Penataran P4 bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. 28. a. Kembali menjadi anggota PBB b. Normalisasi Hubungan dengan Negara lain 1) Pemulihan Hubungan dengan Singapura 2) Pemulihan Hubungan dengan Malaysia 3) Pembekuan Hubungan dengan RRC c. Pembentukan ASEAN d. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi Internasional 1) Organisasi Konferensi Islam (OKI) 2) Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) 29. Tabel fakta hasil pemilu yang memperlihatkan kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Pemilu 1971 1977 1982 1987 1992 1997 Perolehan Suara Golkar 62,8% 62,1% 64,3% 73,1% 68,1% 70,2% 30. Revolusi Hijau (Green Revolution) adalah pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi pangan. 31. Latar belakang munculnya revolusi Hijau adalah karena munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan. Sehingga dilakukan pengontrolan jumlah kelahiran dan meningkatkan usaha pencarian dan penelitian binit unggul dalam bidang Pertanian. Upaya ini terjadi didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Thomas Robert Malthus. Tujuan Revolusi hijau adalah mengubah petani-petani gaya lama (peasant) menjadi petani-petani gaya Baru (farmers), memodernisasikan pertanian gaya lama guna memenuhi industrialisasi ekonomi nasional. Revolusi hijau ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan para petani pada cuaca dan alam karena peningkatan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan produksi bahan makanan. 32. Adapun beberapa langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan revolusi hijau, yaitu: a. Pengenalan tanaman-tanaman yang seluruhnya Baru di suatu daerah tertentu b. Pemakaian pupuk yang tepat c. Peningkatan irigasi d. Penggunaan pestisida yang tepat e. Penanaman varietas jenis unggul 33. Adapun kelompok industri di Indonesia menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984: 1. Industri hulu, yaitu industri yang memproduksi nahan baku dan bahan penolong seperti balok besi, beton atau lembaran baja. 2. Industri hilir, yaitu industri yang membuat barang-barang siap pakai oleh konsumen, misalnya pabrik minyak goring dan mentega. 3. Industri kecil, yaitu industri dengan jumlah dana kecil, tenaga kerja sedikit, serta hasil produksi terbatas. 34. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru dalam memenuhi kebutuhan pangan, seperti melakukan Bimbingan massal (Bimas), Intensifikasi massal (Inmas), dan Intensifikasi khusus (Insus). Upaya-upaya lain yang juga ditempuh adalh menggerakkan supra insus dan mempopulerkan Panca Usaha Tani. 35. Ciri pokok Orde Baru:  Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai  Tindak korupsi merajalela  Tidak ada kebebasan berpendapat  Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup  Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat  Ikut sertanya militer dalam pemerintahan  Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin 36. Dampak positif kebijakan politik Orde Baru a. Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat begi kekuasaan lembaga kepresiden yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat. b. Situasi kemanan pada masa Orde Baru relative stabil dan terjaga dengan baik, karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang bertentangan dengan Pancasila. c. Peleburan pantai politik yang dilakukan pemerintah, telah memberikan kemudahkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalkian partai politik. Dampak negatif kebijakan politik Orde Baru a. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang otoroter, dominatif, dan sentralistik. b. Otoritarianisme mereambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugiokan rakyat. c. Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara dua pantai politik lainnya (PPP dan PDI) hanya sebagai boneka agar terkesan bahwa demokrasi telah berjalan dengan baik. d. Sistem perwakilan rakyat hanya bersifat semu dan hanya dijadikan sebagai topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilihan presiden oleh MPR. Soeharto selalu terpilih. e. Demokrasi yang terbentuk diadasarkan pada KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya. f. Kebijakan politik sangat birokratis, tidak demokratis, d an cenderung KKN. g. Dwi fungsi ABRI sangat kuat mengakar dan masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara , bahkan pada bidang – bidang yang seharusnya di masyarakat berperan di dalamnya. Dunia bisnispun tidak luput dari intervensi ABRI. h. Kondisi politik sangat parah, karena penegakan hukum yang lemah. Di mana hukum hanya diciptakan untuk menguntungkan pemereintah yang berkuasa, sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabiskan uang rakyat. 37. Langkah-langkah yang diambil Kabinet AMPERA mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut. 1) Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti:  rendahnya penerimaan negara  tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran negara  terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank  terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri  penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana. 2) Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. 3) Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. 38. Adapun cara-cara yang ditempuh oleh Kabinet AMPERA dalam melaksanakan misi penyelamatan ekonomi nasional, yaitu:  Mengadakan operasi pajak  Cara pemungutan pajak Baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.  Penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara.  Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor. 39. Isi dari Perjanjian Bangkok adalah sebagai berikut.  Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.  Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.  Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.  Peresmian persetujuan pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara. 40. Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. 41. Dampak Positif Revolusi Hijau:  Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian.  Daerah yang tadinya hanya dapat memproduksi secara terbatas dan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal masyarakatnya dapat menikmati hasil yang lebih baik karena revolusi hijau.  Kekurangan bahan pangan dapat teratasi.  Sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia terutama terlihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi sehingga orang beralih usaha ke sektor agrobisnis. Dampak Negatif Revolusi Hijau:  Muncullah komersialisasi produksi pertanian  Muncul sikap individualis dalam hal penguasaan tanah  Terjadi perubahan struktur sosial di pedesaan dan pola hubungan antarlapisan petani di desa dimana hubungan antar lapisan terpisah dan menjadi satuan sosial yang berlawanan kepentingan.  Memudarnya sistem kekerabatan dalam masyarakat yang awalnya menjadi pengikat hubungan antar lapisan.  Muncul kesenjangan ekonomi karena pengalihan hak milik atas tanah melalui jual beli.  Harga tanah yang tinggi tidak terjangkau oleh kemampuan ekonomi petani lapisan bawah sehingga petani kaya mempunyai peluang sangat besar untuk menambah luas tanah.  Muncul kesenjangan sosial karena kepemilikan tanah yanmg berbeda menyebabkan tingkat pendapatanpun akan berbeda.  Muncul kesenjangan yang terlihat dari perbedaan gaya bangunan maupun gaya berpakaian penduduk yang menjadi lambang identitas suatu lapisan sosial.  Mulai ada upaya para petani untuk beralih pekerjaan ke jenis yang lain seiring perkembagan teknologi. 42. Perkembangan teknologi memberikan pengaruh positif bagi Indonesia khususnya bagi peningkatan industri pangan, yaitu:  Digunakannya pupuk buatan dan zat-zat kimia untuk memberantas hama penyakit sehingga produksi pertanianpun meningkat.  Proses pengolahan lahanpun menjadi cepat dengan digunakan traktor  Proses pengolahan hasil menjadi cepat dengan adanya alat penggiling padi Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut, yaitu:  Timbulnya pencemaran pada air maupun tanah akibat penggunaan pestisida (pupuk kimia) yang berlebih. Sebab jika unsur nitrat maupun fosfat yang terkandung dalam pupuk dalam jumlah banyak masuk ke sungai akan menyebabkan pertumbuhan ganggang biru serta tanaman air lainnya yang menyebabkan pengeringan sungai karena banyaknya tumbuhan air (eutrofikasi).  Penggunaan pestisida dapat membunuh hama tanaman, serangga pemakan hama, burung, ikan dan hewan lainnya. Bahkan dari unsur-unsur yang terkandung dalam pestisida dapat berubah menjadi senyawa yang membahayakan kehidupan.  Pelaksanaan monokultur menyebabkan hubungan yang tidak seimbang antara tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan sehingga kesimbangan alam akan terganggu yang menyebabkan berjangkitnya hama dan penyakit.  Adanya sistem peladangan berpindah atau penebangan pohon dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pihak pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) guna dibuat pemukiman Baru menyebabkan kerusakan lingkungan kususnya pada ekosistem tanah.  Semakin sempit lahan pertanian karena diubah menjadi wilayah pemukiman dan industri.  Meningkatnya kegitan penggalian sumber alam, pertambangan liar yang kurang memperhatikan kondisi lingkungan.  Pengurangan jumlah tenaga kerja manusia yang terlibat dalam proses produksi karena telah tergantikan oleh mesin-mesin sehingga bersifat padat modal dan hemat tenaga kerja. Berdampak pada munculnya pengangguran. 43. Dampak positif industrialisasi adalah tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja. Dampak negatif dari industrialisasi adalah Munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang ditandai oleh kemiskinan serta Munculnya patologi sosial (penyakit sosial) seperti kenakalan remaja dan kriminalitas. 44. Pelaksanaan Penerapan Revolusi Hijau:  Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani.  Kegiatan pemasaran hasil produksi pertanian berjalan lancar sering perkembangan teknologi dan komunikasi.  Tumbuhan yang ditanam terspesialisasi atau yang dikenal dengan monokultur, yaitu menanami lahan dengan satu jenis tumbuhan saja.  Pengembangan teknik kultur jaringan untuk memperoleh bibit unggul yang diharapkan yang tahan terhadap serangan penyakit dan hanya cocok ditanam di lahan tertentu.  Petani menggunakan bibit padi hasil pengembagan Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI=International Rice Research Institute) yang bekerjasama dengan pemerintah, bibit padi unggul tersebut lebih dikenal dengan bibit IR.  Pola pertanian berubah dari pola subsistensi menjadi pola kapital dan komersialisasi.  Negara membuka investasi melalui pembangunan irigasi modern dan pembagunan industri pupuk nasional.  Pemerintah mendirikan koperasi-koperasi yang dikenal dengan KUD (Koperasi Unit Desa). 45. Upaya pemerintah untuk meningkatkan industrialisasi adalah :  Meningkatkan perkembangan jaringan informasi, komunikasi, transportasi untuk memperlancar arus komunikasi antarwilayah di Nusantara.  Mengembangkan industri pertanian  Mengembangkan industri non pertanian terutama minyak dan gas bumi yang mengalami kemajuan pesat.  Perkembangan industri perkapalan dengan dibangun galangan kapal di Surabaya yang dikelola olrh PT.PAL Indonesia.  Pembangunan Industri Pesawat Terbang Nusantara(IPTN) yang kemudian berubah menjadi PT. Dirgantara Indonesia.  Pembangunan kawasan industri di daerah Jakarta, Cilacap, Surabaya, Medan, dan Batam.  Sejak tahun 1985 pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang industri dan investasi. 46. Dampak positif dari kebijakan politik pemerintah Orde Baru :  Pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekusaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat.  Situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.  Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol. Dampak negatif dari kebijakan politik pemerintah Orde Baru:  Terbentuk pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralistis.  Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.  Pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Golkar menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan, sementara 2 partai lainnya hanya sebagai boneka agar tercipta citra sebagai negara demokrasi.  Sistem perwakilan bersifat semu bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan secara sepihak. Dalam setiap pemilhan presiden melalui MPR Suharto selalu terpilih.  Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.  Kebijakan politik teramat birokratis, tidak demokratis, dan cenderung KKN.  Dwifungsi ABRI terlalu mengakar masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara bahkan pada bidang-bidang yang seharusnya masyarakat yang berperan besar terisi oleh personel TNI dan Polri. Dunia bisnis tidak luput dari intervensi TNI/Polri.  Kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah. Dimana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menghabisi uang rakyat. 47. Dampak Positif Kebijakan ekonomi Orde Baru :  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnyapun dapat terlihat secara konkrit.  Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri (swasembada beras).  Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat.  Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Dampak Negatif Kebijakan ekonomi Orde Baru :  Kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam  Perbedaan ekonomi antardaerah, antargolongan pekerjaan, antarkelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam.  Terciptalah kelompok yang terpinggirkan (Marginalisasi sosial)  Menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)  Pembagunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat, pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata.  Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan.  Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.  Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Faktor inilahh yang selantunya ikut menjadi penyebab terpuruknya perekonomian nasional Indonesia menjelang akhir tahun 1997. 48. Pada masa Orde Baru, warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Selain itu, agama Konghucu juga kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya. 49. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru  Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000  Sukses transmigrasi  Sukses KB  Sukses memerangi buta huruf  Sukses swasembada pangan  Pengangguran minimum  Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)  Sukses Gerakan Wajib Belajar  Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh  Sukses keamanan dalam negeri  Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia  Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru  Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme  Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat  Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua  Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya  Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)  Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)  Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan  Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel  Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"  Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)  Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.  Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. 50. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya Tuntutan Reformasi, antara lain: • Korupsi, kolusi, dan Nepotisme • Ketidakadilan Hukum • Dwifungfi ABRI • Kesenjangan Ekonomi BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Orde Baru lahir sebagai upaya untuk:  Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama.  Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia.  Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. B. Saran  Dalam membuat makalah, usahakanlah untuk menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti.  Teori yang dikaji dalam sebuah makalah harus tersusun secara sistematis agar pembaca dapat mengerti teori yang dikaji oleh penyusun.  Sebagai warga Negara Indonesia, marilah kita terus berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan kita.  Untuk dapat menjadi bangsa yang besar, maju dan disegani, jangan sekali-kali untuk melupakan sejarah. Daftar Pustaka Thamiend, Nico. 2006. Dinamika Sejarah 3. Jakarta: Yudhistira Iskandar, Mohammad, dkk. 2007. Sejarah Indonesia dalam Perkembangan Zaman untuk SMA Program IPA. Depok: Ganeca Matroji. 2003. IPS Sejarah untuk SMP Kelas 3. Jakarta: Erlangga www.google.com www.wikipedia.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar